Tunjangan Kinerja Pejabat di BPK, Mulai Rp3 Juta hingga Rp15 Juta/Bulan

JAKARTA - Dengan pertimbangan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan beban kerja, pemerintah memandang ketentuan ini perlu diganti.

Atas pertimbangan tersebut, pada 19 September 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu Yang Ditugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Perpres ini, Tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan diberikan setiap bulan. Demikian seperti dilansir setkab, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Baca Juga: BPK Temukan 15.773 Permasalahan Senilai Rp11,55 Triliun

Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. pejabat pimpinan tinggi; b. pejabat fungsional; dan c. pejabat administrasi.

“Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud adalah: