“Iya ini memang karena masalah teknis. Lalu, persoalan terlambatnya instansi upload data ke sistem. Server juga sempat down,” ungkapnya.
Baca Juga: Atlet Berprestasi di Atas 35 Tahun Bisa Jadi Pegawai BUMN, Bagaimana dengan Bos Djarum?
Di sisi lain, dia juga menduga proses verifikasi dokumen yang begitu rigid memiliki sumbangsih atas keterlambatan itu. Dia mengatakan masing-masing verifikator harus memeriksa satu per satu dokumen pelamar. Terlebih lagi data yang ada di pemerintah belum di update.
“Misalnya terkait latar belakang pendidikan. Ada program studi administrasi negara dan ada administrasi publik. Padahal, itu ilmunya sama tapi operator itu beda. Jadi, validasinya tidak bisa cepat. Harus ada validasi khusus,” paparnya.
Meskipun hal ini mungkin tidak berdampak banyak bagi tahapan selanjutnya, Yogi meminta agar pemerintah memperhatikan keterlambatan ini. Menurutnya, hal tersebut harus dijadikan bahan evaluasi dalam rekrutmen selanjutnya. “Jangan sampai terulang dan harus diperbaiki. Seharusnya tinggal klik klik saja selesai,” ungkapnya.