JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan sejumlah tantangan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia di tahun 2019. Menurutnya, kondisi ketidakpastian ekonomi global masih akan membayangi Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU APBN 2019 di Rapat Paripurna DPR RI.
"Tantangan nyata pada tahun mendatang adalah perekonomian dunia masih dibayangi oleh ketidakpastian, antara lain bersumber dari Amerika Serikat (AS) yang melakukan normalisasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang pro-cyclical, yang menyebabkan kenaikan suku bunga dan imbal hasil (yield) surat berharga Amerika yang berimbas ke seluruh dunia," ujarnyda dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Baca Juga: Sah, DPR Resmikan APBN 2019 Jadi Undang-Undang!
Selain itu, sejumlah kebijakan AS juga berdampak pada penguatan mata uang Negeri Paman Sam tersebut dan pengetatan likuiditas yang menyebabkan arus modal keluar dari negara-negara emerging market. Hal ini menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.
Faktor lainnya yakni perang dagang AS dan China, ketidakpastian skenario Brexit dan di berbagai negara Eropa, serta ketegangan geopolitik di beberapa kawasan dunia menyebabkan meningkatnya risiko negatif bagi ekonomi global.
"IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,7%, dan sebelumnya sebesar 3,9%. Demikian pula tingkat perdagangan dunia yang diturunkan menjadi sebesar 4,0% dari sebelunmya 4,5%," katanya.
Baca Juga: DPR dan Sri Mulyani Setujui Postur RAPBN 2019, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,3%
Dengan meningkatnya risiko negatif dari perekonomian global, maka pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga perekonomian nasional. Maka penetapan target-target perekonomian juga harus diperhitungkan secara lebih realistis, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global.
"Sehingga kebijakan fiskal melalui APBN 2019 menjadi kredibel dan efektif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang merata dan penunman tingkat kemiskinan," ungkapnya.
(Dani Jumadil Akhir)