Presiden Jokowi Pertanyakan Realisasi Pembangunan Kilang Minyak

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri cukup lambat. Hal tersebut terlihat dari belum adanya satu kilang minyak yang rampung pengerjaannya selama empat tahun ini.

Menurut Luhut, lambatnya pembangunan kilang minyak bahkan membuat Presiden Joko Widodo heran. Dirinya penasaran mengapa selama dirinya menjabat belum ada satupun kilang minyak di dalam negeri yang rampung pengerjaannya.

"Presiden pun galau, karena sudah empat tahun jadi Presiden belum ada yang jadi pembangunan kilang," ujarnya dalam acara Pertamina Energy Forum (PEF) 2018 di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Baca Juga: Ini Kabar Terbaru dari Mega Proyek Kilang Pertamina

Menurut Luhut, Presiden Jokowi ingin agar kilang minyak bisa segera rampung pengerjannya. Pasalnya keberadaan kilang minyak baru akan berdampak pada meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

Meningkatnya produksi dalam negeri juga akan membuat angka impor Indonesia berkurang. Jika impor berkurang, maka neraca perdagangan Indonesia tidak lagi defisit.

Selain itu, berkurangnya impor juga akan menekan angka defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit/CAD). Pada tahun ini saja, CAD Indonesia diprediksi akan mencapai USD24 miliar atau meningkat USD7 miliar dari tahun lalu. 

"Tujuannya adalah meminimize impor oil kita karena CAD kita," ucapnya.

Baca Juga: Kilang Minyak RI Mati, Impor BBM Melejit

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada PT Pertamina untuk mendorong pembangunan kilang minyak dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak asing. Salah satu contoh yang ia apresiasi adalah adanya penandatanganan Framework Agreement pembangunan kilang naphta dan kompleks petrokimia oleh PT Pertamina dan China Petroleum Corporation (CPC) Taiwan pada 11 Oktober 2018 lalu.

Menurutnya proyek yang memiliki nilai investasi hingga USD6,49 miliar ini harus terus didorong. Seiring mampu menghasilkan produk Petrokimia yang produktif.

"Saya minta jangan mundur lagi, karena saya sudah tiga tahun dorong petrokimia yang dari Taipe enggak jalan-jalan," jelasnya.

Luhut menambkan, jika proyek ini terus didorong, dirinya yakin jika defisit transaksi berjala Indonesia akan turun. Bahkan dirinya optimis jika CAD Indonesia berada di level 1 digit pada 2019 mendatang.

Apalagi, pemerintah juga mengeluarkan berbagai macam kebijakan yang bisa menekan defisit transaksi berjalan Indonesia. Salah satu contohnya adalah kebijakan penggunaan Bahan Bakar Biodiesel (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dengan kandungan kelapa sawit 20% (B20)

"Kita akan bisa bikin single digit CAD untuk 2019," ujarnya.

(Feby Novalius)