MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
TANGERANG - Pembangunan pertanian yang berkelanjutan sesuai misi pemerintahan Jokowi-JK, membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, termasuk kepala desa.
Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam sambutannya pada acara Pelatihan dan Silaturahmi Pemerintah Desa se-Indonesia di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kamis (29/11/2018)
"Kepala desa memegang peranan penting dalam swasembada pangan. Tanpa kepala desa pembangunan pertanian tidak akan berjalan. Jika ini terjadi maka ketahanan pangan terganggu," ujar Amran.
Baca Juga: Di Hadapan Pengusaha, Mentan Pamer Kontribusi Pertanian bagi Ekonomi
Menurut Amran, kepala desa sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintahan di desa menjadi penggerak ekonomi desa.
"Penentu adalah para kepala desa, jika kepala desa bergerak semua, maka kita akan jadi negara super power," tegas Amran menyemangati 1.000 kepala desa seluruh Indonesia yang hadir.
Dalam upaya membangun dan menyejahterakan pedesaan secara komprehensif, pemerintah telah mengucurkan anggaran di tahun 2016 sebesar Rp46,9 triliun, meningkat di tahun 2017 sebesar Rp68 triliun dan Rp73 triliun di tahun 2018.
Baca Juga: Sederet Capaian Kementan Bangun Pertanian di Papua
Anggaran tersebut direalisasikan di antaranya dalam berbagai program pengembangan prasarana dan sarana pertanian di pedesaan. Termasuk mekanisasi pertanian, sebagai salah satu upaya khusus Kementan era Mentan Amran dalam mendorong modernisasi pertanian untuk peningkatan produksi hasil pertanian.
Terkait mekanisasi pertanian, sejak Oktober 2014 hingga April 2018, Kementan telah menyalurkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 370.378 unit, meliputi: Rice Transplanter, Combine Harvester, Dryer, Power Thresher, Corn Sheller dan Rice Milling Unit (RMU), traktor, dan pompa air.
Baca Juga: Kementan Lakukan Transformasi Besar Pembangunan Pertanian dalam 4 Tahun
Mekanisasi pertanian dapat menghemat biaya produksi sekitar 30%, dan menurunkan susut panen 10%. Mekanisasi menghemat biaya olah tanah, biaya tanam dan panen dari pola manual Rp7,3 juta per hektare menjadi Rp5,1 juta per hektare. Upaya-upaya ini telah menunjukkan hasil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ketut Kariyasa menjelaskan sebagian besar penduduk yang tinggal di perdesaan adalah sebagai petani, di mana pendapatan utamanya lebih dari 70% berasal dari sektor pertanian.
Dengan memperhatikan beberapa indikator terkait dengan kesejahteraan petani, secara cepat dapat dilihat keberhasilan pembangunan pertanian yang dijalankan selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam pemerintahan Jokowi-JK.