KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hingga saat ini, DJP sudah mengirim data kepada 54 negara mitra AEoI sesuai kewajiban. Dari 54 negara mitra tersebut, 49 negara bersifat timbal balik (resiprokal) dan sudah menerima data keuangan dari mereka. Sedangkan lima negara resiprokal masih belum mengirimkan datanya. "Kita masih menunggu lima negara yang semestinya mengirimkan datanya tahun ini," ungkap Hestu.

Hestu belum mau membeberkan lima negara tersebut. Namun, dia mengaku sedang berkomunikasi dengan pihak negara mitra. Di sisi lain, pemerintah telah menerima data dari 65 negara terdiri dari 49 negara resiprokal dan 16 negara yang wajib mengirim ke Indonesia tetapi tidak bersifat resiprokal.

Data yang diterima dan sudah dikirim pemerintah tahun ini merupakan data saldo per 31 Desember 2017. Untuk perinciannya, Yoga mengatakan DJP sedang melakukan olah data dan akan segera menyampaikannya ke publik setelah menyiapkan ringkasannya. "Data yang kita terima dari akhir September 2018 sedang kita olah. Mungkin nanti kita sampaikan resumenya kalau sudah siap," ujarnya.

Baca Juga: Penerapan T+2, Penyelesaian Transaksi pada 28 November Capai Rp13,3 Triliun

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sudah menerima data dari negara yang selama ini dikenal sebagai negara surga pajak seperti Panama, Singapura, Hongkong, Bahama, Cayman Islands, dan Guernsey.

Pemanfaatan APBN

Secara terpisah, Presiden Jokowi pada kesempatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2019 kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah di Istana Negara, kemarin, mewanti-wanti agar penggunaan APBN diutamakan untuk program utama, bukan kegiatan pendukung, seperti perjalanan dinas. "Alokasi anggaran dominan untuk kegiatan utama bukan habis pada kegiatan pendukung. Apa saja kegiatan pendukung? Rapat, perjalanan dinas, dan honor tim," ujarnya.

Jokowi menegaskan, belanja APBN benar-benar harus terlihat dan dirasakan masyarakat. Menurutnya, APBN tak lagi boleh habis begitu saja hanya untuk rutinitas, operasional, dan kegiatan birokrasi. Semangat APBN 2019 adalah mendorong investasi, meningkatkan daya saing melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan value of money. "Money follow program. Jangan dipakai atas bawah kiri kanan tapi tidak fokus," tutur Kepala Negara.

Oleh sebab itu, Presiden menginstruksikan kepala daerah serta pimpinan kementerian dan lembaga menyiapkan program 2019 sedini mungkin sehingga sudah efektif berjalan sejak awal Januari tahun depan. "Pastikan semua program berjalan maksimal. Pantau terus kegiatan dan anggaran secara berkala. Bulanan maupun kuartalan," ujarnya.