KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Seperti diketahui pada tahun depan, pemerintahan Jokowi mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun, sedangkan penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp1.894 triliun. Sementara defisit anggaran sebesar Rp296 triliun atau 1,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit keseimbangan primer menjadi Rp20,1 triliun. Posisi defisit dan keseimbangan primer ini jauh lebih rendah ketimbang APBN 2018.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku masih ada beberapa pekerjaan rumah bagi Pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola anggaran. Salah satunya, dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan ke Pemda kerap diserahkan di luar dari Pemda.

"Karena banyak yang menyerahkan (pengelolaan) ke makelar, daerah pun enggak tahu kalau makelar itu justru banyak yang dikorupsikan," ujarnya di Kemenkeu, Senin (10/12).

Akibatnya, serapan anggaran tidak optimal untuk pembangunan di daerah dan desa. Untuk itu, dia meminta kepala daerah wajib hukumnya melek anggaran, sehingga kontrol atas belanja dapat dipantau secara lebih baik.

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga berpesan agar kepala daerah tidak menjadi bagian yang menggerogoti anggaran untuk kepentingan pribadi. "Jangan menghisap, jangan mengambil, jangan mengurangi hak masyarakat," tegasnya.

Seperti yang diketahui, pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalokasikan dana Transfer ke Daerah dan Dana desa mencapai Rp 826,8 triliun. Angka ini meningkat dari alokasi tahun 2018 yang sebesar Rp 763,6 triliun. Adapun dari Rp 826,8 triliun tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan dana desa sebesar Rp 70,0 triliun.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)