Perhatikan Hal Ini Sebelum Bangun Bandara Bali Utara

JAKARTA - Pemerintah disarankan untuk tetap membangun Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) di lepas pantai Kabupaten Buleleng.

Sebab, lokasi di sekitar laut bebas dari situs budaya desa adat dan pura yang rawan terjadi konflik bilamana terkena dampak penggusuran akibat proyek tersebut.

Direktur Utama (Dirut) Bibu Kinesis Indonesia selaku inisiator dan konsultan proyek bandara, Iwan Erwanto mengatakan, penunjukan lokasi itu telah mempertimbangkan konsep kehati-hatian terhadap kearifan lokal, di samping terbatasnya alokasi tanah daratan di wilayah tersebut.

"Yang kami inginkan adalah bagaimana agar masyarakat Bali Utara memiliki bandara yang layak untuk menopang kehidupan mereka," ujarnya dalam diskusi bertema 'Quo Vadis Bandara Internasional Bali Utara' di Hotel Grand Sahid seperti dikutip Kamis (17/1/2019).

Baca Juga: Reklamasi Laut, AP I Perpanjang Runway Bandara Ngurah Rai Jadi 3.400 Meter

Menurutnya, wilayah laut atau pantai di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng adalah pilihan terbaik pembangunan bandara di Bali Utara. Semua tahapan administrasi penetapan lokasi pun telah dilakukan, namun hingga kini terkesan tak digubris.

"Semua permintaan Kemenhub mulai dari menghadirkan investor, Pemda, hingga stakeholder yang punya minat sama untuk jalin kerjasama sudah dilakukan. Proses itupun ternyata belum menjadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk segera melaksanakan penerbitan izin lokasi pembangunan bandara," sesalnya.

Sementara itu, mantan Menteri Perhubungan (2009-2011) Freddy Numberi menegaskan, pemerintah seharusnya tidak mengambil keputusan sepihak dalam menentukan lokasi proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.

(Foto: Menhub saat meninjau lokasi pembangunan Bandara Bali Utara)

Pemerintah harusnya memberi ruang bicara kepada masyarakat asli setempat untuk kemudian mengakomodir aspirasi mereka.

"Yang paling tahu Bali adalah orang Bali sendiri. Pemerintah dalam menjalankan proyek harua mendengar aspirasi masyarakat Bali.

Kenapa lokasinya (ideal) di laut karena ini pengalaman baru buat Indonesia. Tunjukkan kita mampu, karena ini jadi challenge buat Inonesia dalam membangun bandara dekat laut," ucap Freddy.

Hal senada disampaikan oleh Komisaris Bibu Kinesis Indonesia, I Made Mangku. Menurut Made, penentuan lokasi proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara sebaiknya melibatkan masyarakat lokal, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Baca Juga: Menhub Cek Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara

Apalagi, dengan kehadiran bandara di wilayahnya diyakini dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru di Bali Utara, khususnya bagi masyarakat Buleleng.

"Tentu masyarakat lokal harus lebih banyak terlibat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat di Bali," tegas Made.

Sebelumnya, dalam acara Konsultasi Publik tentang Bandara Bali Utara di Buleleng, Bali, Direktur Bandar Udara Kemenhub M Pramintohadi Sukarno mengatakan bahwa proyek pengembangan bandara di Bali Utara akan didanai melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Dia menegaskan bandara ini merupakan proyek yang disiapkan Pemerintah Pusat dengan tidak menggunakan anggaran APBN.

Pemerintah terus mendorong peran aktif swasta dalam mendanai pengadaan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah yang potensial untuk berkembang melalui skema KPBU.

"Bandara di Bali Utara dapat meningkatkan keandalan pelayanan transportasi udara di pulau Bali. Selain itu juga mendukung perkembangan wilayah kawasan Bali Utara serta menunjang pertumbuhan kegiatan wisata dan perekonomian Bali khususnya untuk Buleleng," ujar Praminto.

(Feby Novalius)