Menpan RB: Kalau PNS Sepenuh Hati Pelayanan Publik Akan Luar Biasa

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Banyumas, Purwokerto. Menurutnya, daerah yang memiliki MPP perekonomiannya bertumbuh dengan pesat.

Pasalnya, daerah yang sudah membuat Mal Pelayanan Publik, semua proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara efisien. Hal tersebut juga mendukung upaya penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission yang juga sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (E-Goverment).

"Saat berada di Korea, saya pelajari penerapan E-Goverment mengarahkan pengembangan pelayanan pemerintah secara maksimal dan tingkat kepuasan masyarakat mencapai puncak tertiggi," ujar Syafruddin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Meski demikian, Syafruddin mengakui, mendirikan MPP di daerah masing-masing tidak mudah. Sebab pembentukannya butuh komitmen yang kuat hingga lintas instansi agar dapat mewujudkannya.

"Bayangkan jika 4.17 juta ASN Indonesia melayani dengan sepenuh hati, maka kita akan melihat pelayanan publik yang luar biasa di Indonesia," tegas Syafruddin.

Mal Pelayanan Publik menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam satu tempat.

"Hadirnya MPP menyatukan pelayanan publik lintas kewenangan yang tadinya sulit dilakukan, dengan mengakomodir kearifan lokal," ujarnya.

Pasalnya, reformasi birokrasi yang sedang digagas Kementerian PANRB saat ini untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik.

Memposisikan pemerintah sebagai representasi publik dengan membangun institusi publik yang berintegritas, responsif dan baik dalam pengelolaan kebijakan publik.

Kebijakan publik harus adaptif, fokus program pemerintah perlu berganti secara berkelanjutan sebab saat ini perubahan terjadi begitu dinamis.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, di mana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar.

Bahkan untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Inilah framework yang mendorong lahirnya generasi pelayanan publik terpadu di Indonesia," ucap Syafruddin.

Syafruddin berharap pembentukan MPP adalah jawaban bagi harapan publik tentang kemudahan perizinan dan kecepatan pelayanan.

"Melalui MPP, pola pikir yang ego sektoral antar instansi diubah menjadi kerjasama yang fokus pada komitmen melayani masyarakat," ujarnya.

(Rani Hardjanti)