Pasca Longsor, Wapres JK Minta Infrastruktur Sulsel Diperbaiki

MAKASSAR – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turun gunung menanggulangi bencana banjir dan longsor di Sulawesi Selatan. Dia datang didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

JK memimpin rapat koordinasi penanggulangan banjir dan tanah longsor di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel. Pertemuan itu digelar tertutup. Selain Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah, juga hadir seluruh bupati dan wali kota terdampak bencana banjir dan longsor. Di antaranya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Maros Hatta Rahman, Bupati Jenepon to Iksan Iskandar, Bupati Takalar Syamsari Kitta, Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid, dan Bupati Barru Suardi Saleh.

Baca Juga: PUPR Targetkan 699 Huntara di Sulteng Rampung Akhir Februari 2019

Sebelum menggelar rakor, JK bersama Gubernur Sulsel dan rombongan melakukan peninjauan ke Bendungan Bili-bili untuk melihat kondisi waduk yang selama ini ramai diberitakan pascabanjir. Mereka juga melihat langsung kondisi jembatan penghubung Desa Tanakaraeng-Moncongloe, Kecamatan Parangloe yang ambruk. Kehadiran dua menteri dan kepala lembaga pemerintah nondepartemen itu bukan tanpa alasan. JK secara langsung menginstruksikan mereka membagi tugas dalam upaya penanggulangan bencana. Mensos misalnya dipastikan bakal memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada keluarga korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor.

“Pertama saya ingin melihat apa yang terjadi. Karena itu, program yang segera ialah membantu korban yang meninggal. Dari Kemensos akan segera dibantu santunan Rp15 juta per orang,” kata JK saat menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Sulsel kemarin. Bukan hanya Kemensos, JK juga memerintahkan Kementerian PUPR melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana, lalu BNPB diminta membantu perbaikan rumah dengan nominal Rp5 hingga Rp10 juta per unit. Sementara pemprov diberi tugas melakukan reboisasi hutan lindung yang telah mengalami alih fungsi lahan, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BNPB. “Kedua, semua fasilitas umum dari jembatan, bendung akan segera diperbaiki oleh Kementerian PU, dan itu bersama-sama Pak Gubernur,” sambung JK.