Pemerintah Ajak Orang Kaya Biayai Infrastruktur

JAKARTA - Pemerintah akan membuka peluang skema pembangunan infrastruktur baru dengan memanfaatkan dana orang-orang kaya di Indonesia. Dengan demikian pembiayaan infrastruktur ke depan akan lebih banyak alternatif sehingga tidak lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kita akan ada PPG (public private grant ).

Ini (kerja sama) dengan orang kaya yang memiliki kegiatan filantropi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di sela-sela acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2019 di Jakarta kemarin. Untuk mengejar pembangunan infrastruktur, saat ini pemerintah tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN.

Ada beberapa skema lain yang melibatkan swasta, di antaranya kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) atau publik private partnership (PPP). Selain itu ada pula pembiayaan investasi non-nggaran pemerintah (PINA).

Baca Juga: Ini Hasil Rapat Tanah Tentara untuk Infrastruktur

Kedua skema tersebut melibatkan kalangan swasta sehingga diharapkan mengurangi beban APBN. Dalam kurun 2015-2019 kebutuhan dana infrastruktur Indonesia mencapai Rp4.796 triliun. Dari jumlah tersebut APBN dan APBD hanya mengcover sekitar 40%, BUMN sebesar 22%, dan sisanya dialokasikan untuk swasta.

Melihat komposisi seperti di atas, peran swasta sangat signifikan untuk membangun infrastruktur. Karena itu pemerintah dengan berbagai cara memberikan kesempatan agar para pemilik modal bisa berpartisipasi dalam pembangunan.

Sri Mulyani melanjutkan, saat ini skema pembiayaan menggunakan dana orang-orang kaya atau PPG masih akan terus dimatangkan dengan melibatkan berbagai pihak. “Kita akan diskusi dengan Bloomberg agar lebih banyak pembiayaan filantropis, agar lebih baik. Ini menarik, banyak inovasi matang sehingga bisa diluncurkan lebih banyak lagi,” tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan terus mengajak swasta agar perannya semakin besar dalam pembangunan infrastruktur. Pada kesempatan tersebut dia juga menegaskan bahwa pembiayaan infrastruktur menggunakan utang adalah tidak benar.

Pasalnya pemerintah memiliki instrumen lain untuk pembiayaan. “KPBU kini lebih maju lagi. Kita memiliki fasilitas jaminan infrastruktur dan skema availabililty payment (skema pembayaran atas ketersediaan layanan). Pembiayaan menggunakan utang itu tidak benar dan instrumen ini semakin matang dan baik,” kata Sri Mulyani.