SERANG - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp9,2 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT). Anggaran PKT tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp8,2 Triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk TUJUH program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Turut serta mendampingi Basuki Hadimuljomo yaitu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau, Ciujung, dan Cidurian Tris Raditian, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Barang & Jasa Edyson Rombe, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Indra Saputra.
Baca Juga: JK Ingatkan Kontraktor Jangan Saling Sikut