Diskriminasi Kelapa Sawit, Pemerintah Siap Gugat ke WTO

”Belum memilih, baru melakukan konsultasi dengan mereka. Semua firma hukum mempunyai perwakilan di Belgia,” tuturnya. Oke melanjutkan, pemerintah juga sepakat untuk membentuk tim satuan tugas (satgas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk melawan diskriminasi sawit Uni Eropa.

”Karena birokrat susah, jadi harus ada kepanitiaan khusus. Akan ada aturan dari Kemenko Perekonomian untuk menetapkan siapa saja,” ungkapnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlalu khawatir akan kehilangan pasar Eropa.

Pasalnya, jumlah total ekspor produk minyak sawit ke Eropa rata-rata hanya 4,5 juta ton setiap tahunnya. ”Pemerintah bisa melakukan intervensi dengan meningkatkan program biodiesel B30 atau B50 untuk alat-alat kendaraan tertentu, sehingga secara total yang hilang ke sana bisa terserap langsung di dalam negeri,” ujarnya.

”Memang ada cara lama, yaitu membuka pasar baru. Kalau mau cepat langsung, regulasinya dinaikkan,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan mengatakan, meski pemerintah mendorong peningkatan penyerapan kelapa sawit melalui program biodiesel, ekspor sawit tetap dibutuhkan karena adanya permintaan pasar.

Paulus menuturkan, kelapa sawit tetap dibutuhkan karena harga dan produktivitasnya bersaing dibandingkan vegetable oils lainnya. ”Kita tidak mungkin menghapus perdagangan luar negeri karena sawit tetap dibutuhkan.