5 Pilar Andalan Pemerintah untuk Transformasi Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan lima kebijakan transformasi ekonomi untuk mendonkrak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan pertama adalah dengan melakukan optimalisasi pembangunan infrastruktur.

Dia menjelaskan, pilar pertama tersebut berfokus pada upaya mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur pemerintahan saat ini. Sambil melanjutkan, pemerintah akan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik, non fisik, dan digital.

“Pemerintah pada tahun pertama memang membangun infrastruktur, saya enggak perlu mengulangi seperti apa dari nilai jalan tol, pelabuhan laut, bandara, kereta api, waduk, dan apa saja yang sudah dibangun,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Sejak 2016 hingga 2018, pemerintah memang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Tercatat pada akhir tahun lalu sejumlah 62 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah diselesaikan.

Baca Juga: Anggaran Riset Hanya Rp35 Triliun, Sri Mulyani: Itu Diecer-ecer ke 45 K/L

Darmin juga menyebut, pembangunan infrastruktur akan tetap dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang terintegrasi dan kelengkapan prasarana pendukung, tanpa membebani BUMN secara berlebihan. Tujuannya agar pusat-pusat kegiatan ekonomi saling terintegrasi sehingga tercapai efisiensi bagi kegiatan perekonomian.

“Contoh Jalan Tol Jawa belum 100% tapi sudah menyambug. Tapi dia enggak cukup jalan tol saja. Artinya perlu disambungkan, jangan dianggap persoalan mudah kita harus punya sentra-sentra kegiatan mayarakat bukan hanya industri,” jelasnya.

Lalu kebijakan kedua adalah penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi faktor-faktor ketimpangan melalui pilar kebijakan ekonomi yang berkeadilan. Salah satunya dilakukan melalui Reforma Agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit.

“Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih berkualitas," jelasnya.