5 Penyumbang PNBP, Kemenkominfo Terbesar dengan Target Rp16,5 triliun

PNBP lainnya Kemenkumham dalam periode 2015-2019 terus cenderung mengalami penurunan, yaitu rata-rata sebesar 3,9 persen. Penurunan tersebut disebabkan kebijakan bebas visa kunjungan yang mulai berlaku sejak 2015 bagi 169 negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Dalam outlook APBN tahun 2019, PNBP lainnya Kemenkumham diperkirakan mencapai Rp3.599,3 miliar, naik dibandingkan target APBN 2019 sebesar Rp3.398,7 miliar. Penerimaan PNBP lainnya Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum.

Selanjutnya, PNBP lainnya KemenATR/BPN yang dalam periode 2015-2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,2 persen. Peningkatan tersebut utamanya bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam outlook APBN tahun 2019, PNBP KemenATR/BPN diperkirakan mencapai Rp2.375,0 miliar, naik dibandingkan target APBN 2019 sebesar Rp2.364,5 miliar.

Pemerintah memandang PNBP lainnya khususnya yang dikelola K/L dan umumnya bersifat pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbuka untuk terus dioptimalkan.

Secara umum, optimalisasi PNBP K/L dimaksud dalam RAPBN tahun 2020 dilakukan antara lain melalui (a) penyempurnaan tata kelola PNBP pasca lahirnya UU Nomor 9 Tahun 2018 antara lain dengan penyelesaian RPP Turunan UU PNBP; (b) peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha; (c) peningkatan optimalisasi penerimaan dari pengelolaan barang milik negara (BMN); dan (d) perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan.

“Langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan

target PNBP lainnya khususnya PNBP K/L dalam RAPBN tahun 2020, dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan K/L kepada masyarakat, sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing,” tegas pemerintah.

(Feby Novalius)