AS Hapus Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, BKPM Bentuk Tim Analis

JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan kajian dan investigasi terkait dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS). Salah satu langkahnya adalah dengan pembentukan tim

Kepala Bahlil Lahadalia mengatakan, tim ini nantinya akan mengecek untung rugi dari dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang. Karena tidak selamanya menjadi negara maju ini bisa menguntungkan.

 Baca juga: AS Coret Indonesia dari Daftar Negara Berkembang, Kepala BKPM: Kita Cek Plus Minusnya

"Nah kami karena saya baru tahu kemarin saya lagi membuat tim di BKPM untuk mengecek apa saja kerugian kita ketika kita keluar dari negara berkembang menjadi negara maju dan apa saja yang menjadi keuntungan kita untuk nanti kita masuk menjadi kategori negara maju," ujarnya saat ditemui di Gedung Inews, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Memang menurut Bahlil, dicoretnya Indonesia dari negara berkembang memang memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, perlu kajian terlebih dahulu untuk menentukan langkah selanjutnya yang kan diambil oleh pemerintah.

 Baca juga: Antisipasi Dampak Virus Korona ke Ekonomi RI, Sri Mulyani Siapkan Terobosan Kebijakan Fiskal

"Kalau menurut saya, ini pasti ada plus minusnya. Nah plus minus ini jangan dulu kita bangga dengan dia mengeluarkan Indonesia dari negara negara berkembang menjadi negara maju," ucapnya.

Menurut Bahlil dirinya juga belum mengetahui pasti mengapa Indonesia dianggap oleh Amerika Serikat sebagai negara maju. Sebab bisa saja ada maksud-maksud tertentu dari Amerik Serikat mencoret beberapa negara dari daftar negara berkembang.

"Saya baru baca di media saya belum tau apa alasannya. Karena menurut saya jangan menganggap sesuatu yang prestisius itu kemudian itu semuanya bagus. Kita harus cek dulu kami lagi cek dulu," ucapnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Perwakilan Perdagangan AS (USTR) mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang dan memasukkan ke negara maju, yang disampaikan pada Senin (10/2/020) lalu.

Selain Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga dihapus AS dari daftar negara-negara berkembang, di antaranya Argentina, Brasil, China, Hong Kong, India, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Ukraina, hingga Vietnam.

(Fakhri Rezy)