Gubernur Wahidin Halim Pastikan Merger Bank Banten dan BJB Dijamin Pemerintah Pusat

BANTEN - Di tengah kekhawatiran pandemi Covid-19 yang terus meningkat, warga Provinsi Banten justru dikejutkan dengan rencana Gubernur Wahidin Halim yang akan menggabungkan ‘merger’ Bank Pembangunan Daerah Banten (BB) dengan Bank milik Pemerintah Daerah Jawa Barat (BJB). Proses merger diawali gubernur dengan pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang semula disimpan di Bank Banten ke BJB pada 21 April 2020.

Akibatnya, di tengah himbauan physical distancing, ATM dan kantor Kas Banten justru dipadati warga. Rush money atau penarikan uang secara besar-besaran pun tak terhindarkan.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Wahidin Halim menghimbau warganya untuk tidak panik karena proses merger dijamin pemerintah pusat dalam hal ini Presiden.

Baca Juga: Tokoh Banten : Berubah Jadi Bank Syariah diharapkan Mampu Selamatkan Bank Banten

“Semua pihak harus jujur, walaupun harus memenuhi langkah risiko,” kata Wahidin usai memenuhi undangan rapat di gedung DPRD Provinsi Banten, 27 April 2020.

Gubernur juga menegaskan pembahasan merger Bank Banten dan Bank Jabar Banten (BJB) saat ini sedang diproses OJK pasca penandatanganan Letter of Intent LOI dengan Gubernur Ridwan Kamil selaku PSPT Bank BJB.

"Pembahasan mencakup manajemen dan komposisi saham. OJK memberikan kesempatan selama tiga bulan,” imbuhnya.

 

Menurutnya merger diambil sebagai bentuk menyelamatkan uang negara dalam bentuk kas daerah karena jika masih disimpan di Bank Banten.

Ia khawatir jika rekening kas daerah tidak dialihkan akan mengganggu jalannya distribusi bantuan safety net penangaan COVID-19. Kekhwatiran gubernur didasari kegagalan Bank Banten ‘gagal kliring’ menyediakan dana ketika pemerintah provinsi melakukan penarikan uang. Bank Banten sendiri sudah mengalami krisis modal sejak 2017 silam.

"Pemerintah Provinsi Banten dari awal berupaya mempertahankan Bank Banten, Kalau suntikan dana APBD, kita harus siapkan dana Rp 2,8 triliun," tambahnya.