Presiden Jokowi Kini Berkuasa Penuh Angkat hingga Pecat PNS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Dengan adanya revisi ini, maka ada perubahan pada manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada beberapa poin yang diatur dalam revisi aturan manajemen ASN tersebut. Salah satunnya adalah kewenangan penuh Presiden Joko Widodo untuk mengotak-ngatik ASN atau PNS.

Baca Juga: Semua PNS Tetap WFH, Termasuk yang Usianya di Bawah 45 Tahun

Mengutip beleid aturan tersebut, Jumat (15/5/2020), aturan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. Hal tersebut tertuang dalam pasal 3 ayat 1 yang justru tidak dirubah dari PP sebelumnya.

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," bunyi pasal tersebut.

Baca Juga: PNS Nekat Keluar Kota, Atasan Juga Bakal Kena Sanksi

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural.

Masih di dalam pasal 3 ayat (2), Presiden disebutkan juga melakukan pendelegasian atau pemberhentian PNS kepada gubernur di provinsi dan bupati/walikota di kabupaten/kota. Hal ini juga berlaku kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisan RI, Kepala Badan Intelijen Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.