Rayu Investor Turki, Menteri PUPR: Investasi Bukan Hanya Tol

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menggelar pertemuan bilateral dengan Pemerintah Turki yang diwakili Menteri Perdagangan Ruhsan Pekcan secara virtual. Kegiatan tersebut meningkatkan kerjasama Indonesia-Turki baik pada level government to goverment (G2G), business to business (B2B) maupun public private partnership (PPP), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.

Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur di Tanah Air menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu sektor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Dirinya meyakini bahwa infrastruktur yang memadai, maka akan menciptakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.

Baca Juga: Gara-Gara WeWork hingga Uber, SoftBank si Tukang Suntik Modal Startup Rugi Rp251,3 Triliun

“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi,” kata Basuki, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Dia menyebut, kemampuan pendanaan pemerintah yang sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta.

Baca Juga: Butuh Uang Tunai, SoftBank Jual Saham T-Mobile Rp294 Triliun

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42 %.

Untuk itu, Basuki mengundang investor-investor dari Turki untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini tentu sejalan dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia - Turki (IT-CEPA) dengan tujuan mencapai volume perdagangan sebesar USD 10 miliar pada tahun 2023.

Dia menjelaskan, Indonesia terus mengalami kemajuan sebagai negara yang memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia.

"Misalnya dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial pada suatu ruas jalan tol," ujarnya.