MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Gabungan pengusaha yang tergabung di dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyoroti serapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang lamban. Mereka menilai pemberian anggaran PEN itu harus melalui sebuah aplikasi teknologi yang terintegrasi agar penyerapannya maksimal.
Wakil Komisi Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia Achmad Widjaja mengatakan, pemerintah harus menciptakan sebuah terobosan dengan menghadirkan aplikasi teknologi. Dengan begitu, metode penyalurannya pun akan mudah terdeteksi siapa saja yang belum menerima stimulus tersebut.
“Yang namanya internet sudah di mana-mana, kenapa tidak semua pakai aplikasi untuk memonitor?,” kata Achmad dalam acara Market Review di IDX Channel, Senin (22/9/2020).
Baca Juga: Menko Airlangga Pede Penyerapan Anggaran PEN Terealisasi 100%
Dia menilai seharusnya Pemerintah Indonesia bisa meniru negara-negara yang ada di Benua Asia lainnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menangani pandemi ini. Sebab, dengan adanya aplikasi itu akan mencegah terjadinya penyelewengan di saat penyalurannya.
“Pemerintah harus mengubah mekanisme yang bersifat secara aplikasi. Di manapun tidak bisa dengan manusia,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pun harus fokus terhadap penanganan pandemi ini. Nantinya, diharapkan angka kasus baru Covid-19 pun bisa berkurang. Sehingga, pemberian dana PEN itu bisa dirasakan bagi para kalangan dunia usaha.
“Sehingga PEN itu akan paralel kalau protokol kesehatan didahulukan,” katanya.
Seperti diketahui, realisasi anggaran PEN per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun atau 36,6% terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp.695,2 triliun. Jika dilihat per kelompok program, realisasinya, Kesehatan (Rp18,45 triliun atau 33,47%), Perlindungan Sosial (Rp134,4 triliun atau 57,49%), Sektoral K/L atau Pemda (Rp20,53 triliun atau 49,26%). Lalu, insentif Usaha (Rp22,23 triliun atau 18,43%), dan Dukungan UMKM (Rp58,74 triliun atau 41,34%).
(Dani Jumadil Akhir)