Komisi VI Setujui Pagu 4 Kementerian, Jatah Erick Thohir Paling Kecil

Penyusunan Peta Potensi Investasi 17 Provinsi dalam bentuk Pra-DS, peningkatan EODB, eksekusi realisasi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM, eksekusi realisasi investasi proyek-proyek investasi besar wilayah barat, eksekusi realisasi investasi proyek-proyek investasi besar wilayah timur, serta fasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan asing ke Indonesia

Sedangkan, Kementerian BUMN mencatat, pagu anggarannya mengalami penurunan. Pada 2020, pagu Kementerian BUMN yang disetujui Komisi VI DPR sebesar Rp346 miliar, sementara pada 2021 hanya mencapai Rp244 miliar.

Erick mengatakan, anggaran untuk kementeriannya menurun secara signifikan. "Memang turun cukup signifikan dari tahun ini (2020)," ujar Erick

Meski mengalami penurunan, Erick menyebut pihaknya akan memaksimalkan pagu yang saat ini sudah disepakati bersama Komisi VI. Di mana, anggaran ini akan digunakan dalam dua program utama Kementerian BUMN. Pertama, dukungan bagi manajemen yang nantinya dialokasikan senilai Rp158,2 miliar. Kedua, pengembangan dan pengawasan sebesar Rp86,6 miliar.

(Feby Novalius)