Sertifikasi Produk Kesehatan Lokal, Luhut: Kita Tak Lagi Impor

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, sertifikasi khusus bagi produk kesehatan dan farmasi dalam negeri mutlak diperlukan demi meningkatkan penggunaan produk farmasi dalam negeri. Hal ini akan berdampak sangat besar bagi peningkatan perekonomian nasional.

"Presiden Jokowi telah menginstruksikan, pentingnya kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Kita gunakan sebanyak mungkin produk dalam negeri, jadi masalah sertifikasi ini harus betul diperhatikan. Ini akan memicu kalangan industri nasional kita memproduksi buatan dalam negeri. Hal ini akan berujung pada peningkatan penggunaan farmasi dalam negeri. Jadi kita tidak lagi impor," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020).

Baca Juga: Menko Luhut Akan Hadiri iNews After Hours

Sementara ituMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan, bahwa kementeriannya akan mendukung penuh ide tersebut. Ia pun mengusulkan agar nantinya tidak hanya produk farmasi saja yang mendapatkan sertifikasi, tetapi produk dalam negeri lainnya juga.

“Ini sangat penting, menyangkut angka sertifikasi 10.000 produk farmasi. Produk-produk tersebut akan kita sertifikasi melalui dukungan APBN, nantinya diharapkan tidak hanya soal farmasi, tetapi secara keseluruhan untuk membangkitkan kemandirian nasional. Dengan TKDN kita akan menjadi pemain di rumah sendiri, ini akan kita dorong terus. Dengan anggaran yang disiapkan, kami akan support industri farmasi,” ungkap dia.

Baca Juga: Menko Luhut Pede Investasi Bos Tambang Australia Lebih Cepat dari Investor Lain

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan, terkait anggaran dari APBN untuk mendukung program sertifikasi produk farmasi dalam negeri, pihaknya terus bersinergi dengan DPR.

"Hari ini persetujuan dari DPR, PAGU masing-masing K/L tidak mengalami perubahan. Bisa dimasukkan dalam program PEN tahun ini dan juga akan kita optimalkan di tahun 2021. Bu Menkeu Sri Mulyani juga akan mensupport,” jelasnya.