Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan, digitalisasi SPBU bertujuan agar penyaluran BBM tepat volume dan tepat sasaran.
"Jadi yang diharapkan BPH Migas bagaimana setiap liter BBM yang dibebankan APBN sebesar Rp15 triliun setiap tahun itu bisa pertanggungjawaban akuntabilitas," ujarnya.
Menurut dia, selama ini BPH Migas dengan karyawan yang hanya 300 orang kesulitan mengawasi setiap transaksi setiap volume liter BBM subsidi di sekitar 7.000 SPBU.
"Oleh karena itu, solusi satu-satunya dengan digitalisasi," tuturnya.
(Feby Novalius)