MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pencairan bantuan sosial (bansos) yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial untuk bulan April.
Namun, Risma meminta para kepala daerah di 514 Kabupaten/Kota untuk segera melengkapi data penerima manfaat. Pasalnya, dari hasil evaluasi Kementerian Sosial untuk BPNT 13.228.513 penerima manfaat. Kemudian untuk PKH sebanyak 8.907.446, dan BST sebanyak 8.428.327 penerima manfaat.
Baca juga: Perhatian Ibu-Ibu! BLT Cair Lagi Akhir Maret
“Beberapa bulan kemarin kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah. Dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank jalur maupun PT Pos. Hasilnya saat ini kami sudah bisa temukan bahwa untuk pengurus, pengurus ini adalah Kepala Keluarga yang menerima manfaat. Jadi keluarga penerima manfaat, untuk BPNT 13.228.513. Kemudian untuk PKH, 8.907.446. Untuk BST pengurus penerima manfaat adalah 8.428.327,” kata Risma dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Sementara itu, Risma mengatakan bahwa target penerima bansos BPNT yakni 18.800.000 keluarga penerima manfaat. PKH 10 juta keluarga, dan BST 10 juta penerima manfaat. “Jadi sesuai dengan target yang program dari bantuan dari Kementerian Sosial yaitu ada tiga program. Terdiri dari BPNT, PKH dan BST. Untuk targetnya BPNT adalah dengan 18.800.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat dan kemudian BST 10 juta penerima manfaat,” kata Risma.
Baca juga: Kabar Baik! Bansos Emak-Emak Dipermudah
Bahkan, kata Risma saat ini ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data penerima manfaat dengan data kependudukan. “Kemudian ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data dengan data kependudukan.”
Risma pun telah menurunkan staff ke daerah-daerah untuk mempercepat proses validasi data penerima manfaat. “Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf, kerjasama dengan daerah, kami menurunkan staff untuk mempercepat di 514 kabupaten kota,” kata Risma.