BPK Periksa 256 Objek di Lingkungan Pemerintah Daerah

Beberapa pemda juga belum memiliki basis data objek dan wajib pajak daerah yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Sementara untuk hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM pada objek pemda mengungkap permasalahan terkait aspek penyaluran Program Perlinsos melalui Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) pada 26 pemda.

Permasalahan tersebut diantaranya mengenai penyaluran BLT-DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan kriteria dan duplikasi penerima. Kemudian, KPM BLT-DD menerima bansos lainnya, nilai yang diterima KPM tidak tepat jumlah, serta penyaluran yang terlambat dilaksanakan.

Tak hanya itu, seluruh pemerintah provinsi juga belum sepenuhnya memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk bekerja sama dengan Industri dan Dunia Kerja (IDUKA).

“Penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan IDUKA,” ujar Isma Yatun.

Ikhtisar turut memuat hasil pemeriksaan keuangan, kinerja dan dengan tujuan tertentu pada lingkup pemda.

Pemeriksaan laporan keuangan diantaranya terkait LK Pemerintah Kabupaten Waropen Tahun 2020 dengan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sedangkan hasil pemeriksaan kinerja antara lain mengenai efektivitas pengelolaan penanggulangan prabencana Pemkab Pesisir Barat dan Lampung Selatan yang masih terdapat permasalahan. Masalah ini dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan penanggulangan pra-bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh.

(Taufik Fajar)