Diminta Datang ke Holywings, Bahlil: Mana Bisa Perintah-Perintah Menteri Investasi

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia membantah adanya isu kunjungannya ke Holywings atas permintaan dari pihak Holywings.

"Mana ada (Isu Kunjungannya ke Holywings atas permintaan dari pihak Holywings), nggak ada yang minta saya, saya juga tidak kenal (pemilik) Holywings siapa. Mana bisa perintah-perintah Menteri Investasi, " ujar ahlil kepada wartawan di outlet Holywings Gunawaeman, Senopati, Jumat (15/7/2022).

Bahlil menjelaskan terkait sistem perizinan usaha tersebut diatur dalam sistem elektronik Online Single Submision (OSS). Dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyampaikan perizinan Holywings melalui sistem OSS dan kewenangan menjawab OSS itu adalah Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kewenangan menjawab OSD itu Kementrian Investasi dan pemimpinya saya. Jadi ini sebagai bentuk dari kami untuk urus perizanannya, jadi bukan perusahaan besar saja yang kami urus," katanya.

Adapun agenda Bahlil pada kunjungannya ke Holywings merupakant erkait perizinan yang kantong oleh Hollywings.

"Menyangkut dengan persoalan izin, hari ini saya baru belanja masalah, saya akan melakukan koordinasi teknis, rapat lagi dengan Pemda DKI untuk mencari apa solusi terbaiknya," ujar Bahlil.

Menurutnya, persolan tersebut harus memikirkan terhadap kelangsungan pekerja dan dampak penutupnya.

"Sebab ini bukan persoalan bagaimana satu sisi kita menutup, tapi juga ada hal lain yang harus kita pikirkan bersama terkait dengan lapangan pekerjaan dan dampak dari penutupan ini," katanya.

"Soalnya ada sekiatar 3.000.000 lebih lapangan pekerjaan, diluar itu ada umkm-umkm kita juga yangg harus kita pikirkan," tambahnya.

Adalun dari pertemuan itu, baik dari pihaknya, pemerintah DKI Jakarta, dan pihak Holywings bersepakat untuk menegakan aturan.

"Tapi kami bersepakat, baik dari pemerintah DKI Jakarta, BKPM maupun teman-teman dari Holywings, bersepakat bahwa aturan kita harus tegakan," ungkapnya.

(Taufik Fajar)