MEDAN - Pemerintah dinilai harus memastikan kelancaran penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin jika benar merealisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di minggu ini. Bansos dianggap penting supaya dapat maksimal menekan ongkos sosial yang timbul akibat kebijakan kenaikan harga itu.
Ekonom Gunawan Benjamin menjelaskan, pemerintah belakangan ini memang terus menekankan bahwa APBN masih tetap dijaga dengan tidak menaikkan harga BBM. Hanya saja ketahanan APBN dalam menopang subsidi ini yang akan dipertanyakan.
Baca Juga: Kenaikan Tarif Ojol di Tengah Isu Harga BBM Bakal Naik Pekan Ini
Sementara di sisi lain, stok atau alokasi BBM bersubsidi kerap disuarakan sudah mendekati batas alokasi, sehingga penyesuaian harga sangat dibutuhkan.
"Rencana kenaikan harga BBM ini tentunya tidak akan menjadi kabar baik bagi masyarakat dan dampak besar kenaikan harga BBM ke ekonomi adalah adanya tekanan pada laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan laju tekanan inflasi yang mengalami kenaikan. Dan di saat ini laju pertumbuhan ekonomi kita kian tergerus dengan laju tekanan inflasi yang terus mengalami peningkatan," jelas Gunawan, Senin (22/8/2022).
Baca Juga: Kenaikan Harga Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg Jadi Pilihan Sulit bagi Negara
Dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut, maka laju tekanan inflasi akan bergerak ke atas. Seperti di Sumatera Utara, jika tanpa rencana kenaikan harga BBM dan tarif listrik inflasi diprediksi akan bergerak maksimal 4,9%, maka dengan rencana kenaikkan harga BBM ini diprediksi akan berada pada tentang 5,7%- 6,4% hingga tutup tahun 2022.
"Meskipun hal tersebut sangat bergantung dengan berapa besar kenaikan harga BBM nantinya. Kemudian apakah hanya pertalite saja atau justru solar juga ikut naik. Inikan belum terjawab sampai detik ini dan saya juga menilai bahwa pernyataan sejumlah pejabat belakangan ini belum ada yang secara pasti menyebut bahwa harga BBM subsidi akan dinaikkan. Semuanya hanya beberapa kemungkinan saja," tukasnya.