Izin Usaha di Daerah Masih Rumit Hambat Pemerataan Ekonomi

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengakui hingga saat ini proses perizinan berusaha disetiap daerah punya regulasi yang berbeda.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin, Shinta Kamdani menyebut hal itu menjadi hambatan bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Sehingga hal tersebut menurutnya menjadi ancaman bagi proses pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

"Investasi keluar Jawa ini sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga secara tidak langsung bisa menciptakan pemerataan ekonomi. Namun pada kenyataannya, keberhasilan pemerataan ekonomi itu tergantung banyak faktor, pertama kemudahan regulasi di daerah untuk menerima investasi baru," ujar Shinta dalam Market Review IDXChannel, Jumat (5/5/2023).

Menurutnya, setiap kepala daerah punya kebijakan yang berbeda-beda sehingga kadang tidak jarang yang justru membingungkan bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut.

Ujungnya pelaku usaha pindah ke daerah yang lebih memiliki infrastruktur atau regulasi yang sudah mumpuni.

Bahkan menurut Shinta, dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia juga masih kurang cukup untuk menciptakan pemerataan investasi.

Karena usaha yang dibangun di suatu daerah kadang tidak memiliki SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut.

Akhirnya investasi yang masuk adalah investasi ekstraktif alias investasi yang hanya mengeruk sumber daya alam.

Bukan membangun industri yang padat karya dan bisa menyerap banyak tenaga kerja di daerah.

"Selain itu transparansi dan kepastian proses perizinan berusaha, terutama fungsinya Kendali atas produksi, ini banyak investor mengeluhkan masih banyak pungli, dan aturan-aturan hingga perizinan yang membingungkan, sulit lah," pungkasnya.

(Zuhirna Wulan Dilla)