IMF hingga Uni Eropa Tentang Kebijakan Hilirisasi, Bahlil: Kita Maju Terus dan Kita Lawan!

JAKARTA - Hilirisasi diragukan oleh beberapa negara. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberi pesan bahwa seorang pemimpin akan menjadi aktor utama dalam suatu perubahan.

Dalam memutuskan suatu kebijakan, seorang pemimpin memiliki pengaruh bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti dalam memutuskan melanjutkan kebijakan hilirisasi di tengah pertentangan banyak negara lain.

Pemerintah melarang penjualan beberapa komoditas mentah sebab berbagai industri asing membutuhkan komoditas dalam negeri sehingga mewajibkan pendirian pabrik di Indonesia. Kemudian mengolah komoditas tersebut menjadi barang setengah jadi hingga dapat dijual.

Keputusan tersebut tidak disukai beberapa negara karena perlu mengeluarkan dana lebih. Dengan kepentingan membangun industri di dalam negeri apabila ingin memanfaatkan komoditas dalam negeri.

"Indonesia dijajah karena Komoditas, kita kirim barang mentah, itu agar Indonesia tidak maju. Presiden Jokowi minta untuk setop ekspor nikel. Saya juga kan pengusaha tambang, karena perintah Presiden ya saya lakukan juga," ujar Bahlil, dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall.

Kebijakan larangan ekspor tentu mendapat tentangan. IMF sampai memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di tengah ekonomi negara lain yang tidak stabil dan menyampaikan pesan supaya kebijakan larangan ekspor nikel dapat dipertimbangkan kembali.

"Yang terjadi juga UNI Eropa bawa kita ke WTO agar tidak dilanjutkan larangan ekspor nikel, saya tanya presiden, katanya, mas Bahlil kita sudah berdaulat, maju terus, kita lawan," sambung Bahlil.

Lain sisi, kebijakan hilirisasi nikel telah terbukti mendatangkan nilai tambah yang cukup besar. Bahkan secara nilai ekspor nikel mentah hanya berkonstribusi kurang lebih Rp45 triliun ke negara, sedangkan lewat kebijakan hilirisasi ini, menurutnya mampu menyumbang pada kas negara hingga Rp450 triliun.

Dampak penting lainya yakni menurut Bahlil terbukanya lapangan kerja baru. Hal tersebut tentu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya mendapatkan pekerjaan baru dari adanya industri hilir yang dibangun.

Menurut Bahlil, Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang, kedepanya membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil kebijakan dan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya: Kebijakan Hilirisasi Ditentang IMF hingga Uni Eropa, Bahlil: Maju Terus dan Kita Lawan!

(Taufik Fajar)