Hilirisasi Nikel Bisa Meningkat saat RI Jadi Pengendali Saham Vale

Menurut Bhima, saat ini proses hilirisasi nikel masih belum tuntas. Mayoritas hasil pengolahan di dalam negeri masih berbentuk setengah jadi, sehingga penerimaan negara belum maksimal.

Padahal, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan penguatan hilirisasi industri pertambangan, terutama nikel. Langkah tersebut diiringi dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Larangan ekspor tersebut seketika meningkatkan nilai ekspor komoditas tersebut. Pada 2022, misalnya, ekspor produk turunan nikel mencapai USD33,8 miliar. Dimana USD14,3 miliar di antaranya dihasilkan dari ekspor besi dan baja.

"Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan hulu dan hilir nikel," sebut Bhima.

Sementara itu, Pengamat Pertambangan Ferdy Hasiman menilai upaya pemerintah untuk menjadi pengendali Vale akan meningkatkan kontribusi negara dalam ekosistem hilirisasi nikel.

Menurutnya, Vale Indonesia telah memegang peranan penting dalam hilirisasi nikel dengan kontribusi sebesar 24% dan berpotensi mengambil porsi yang lebih besar.

"Kalau (pemerintah melalui MIND ID) mampu menjadi pemegang saham pengendali Vale Indonesia, itu akan lebih baik karena dapat meningkatkan kontribusi negara dalam hilirisasi nikel," tuturnya.

(Feby Novalius)