Perjalanan Freeport Gali Emas di Papua, Ada Campur Tangan Soeharto

2. Fase KK2

Tidak lama berselang setelah penemuan Grasberg. Freeport membaharui kontrak lama (KK1) dengan Kontrak Karya II (KK2) untuk menjadikan masa kontraknya kembali selama 30 tahun. Mereka juga mendapat hak untuk melakukan perpanjangan s.d. 2 x 10 tahun.

Di masa ini Freeport membagi 1% penjualan perusahaan bagi pengembangan masyarakat lokal (dikelola institusi masyarakat dan CSR dari Freeport) dan menyelesaikan PT Smelting di Gresik Jawa Timur, fasilitas pemurnian penghasil katoda tembaga pertama di Indonesia.

3. Fase IUPK

Banyak konflik kepentingan berputar pada PT Freeport Indonesia. Ibarat dikerubungi semut. Semutnya tak lain ialah oknum-oknum yang ingin mendapat jatah perahan dari hasil tambang.

Dilansir dari Okezone (12/7/2023) Tertanggal 12 Juli 2018, titik tolak penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) tanah air akhirnya bisa dikatakan rampung—setidaknya di tambang Freeport. Pasalnya PT Inalum (milik Pemerintah Indonesia) berhasil mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia, hasil divestasi sahamnya Freeport McMoran.

Ini bermula ketika Freeport tidak lagi bisa mengekspor konsentratnya secara bebas lantaran adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Mineral dan Batubara, yang mewajibkan perusahaan tambang mengubah izin Kontrak Karya II (KK2) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

IUPK merupakan perubahan bentuk dan perpanjangan usaha pertambangan Freeport sampai dengan 2041. 51,24% sahamnya dimiliki oleh pihak nasional Indonesia.

Aturan tersebut 'mengekang' Freeport. Mereka menginginkan aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown sebagaimana di KK2 yang lama, yakni besaran pajak dan royalti dibayarkan tetap dan tidak berubah hingga masa kontrak berakhir. Namun hal itu ditolak Pemerintah Indonesia.

Negosiasi demi negosiasi berjalan rumit dan sulit. Presiden Joko Widodo sendiri mengaku tidak mudah mengakuisisi saham Freeport. "Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini," ujarnya pada Kamis, 18 Juli 2018 lalu.

Dilansir dari Sindonews, setelah mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, kini tambang Ertsberg dan Grasberg tidak dieksploitasi lagi secara penuh. Hal itu dimaksudkan untuk memelihara dan memonitor kestabilan lereng.

"Grasberg merupakan tambang kedua yang dimiliki PTFI, selain Ertsberg. Di kedua titik kini penambangan tidak 100%, demi proses pemeliharaan dan monitoring kestabilan lereng," ungkap Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kamis (1/9/2022).

Tambang Ertsberg & Grasberg milik PT Freeport Indonesisa memang berada di tanah air belahan timur Nusantara. Akan tetapi, tanpa jasa para geolog luar dan tim Ekspedisi Cartenz (1936) serta Ekspedisi Freeport (1963), boleh jadi divisi pertambangan Indonesia belum akan semaju seperti yang telah ada saat ini. Menjaga kedaulatan tanah air memang merupakan sikap seorang patriot, namun apresiasi terhadap segala bentuk bantuan juga perlu dijaga.

(Feby Novalius)