Erick Thohir Tegaskan BUMN Ingin Punya Porsi Lebih Besar di Vale

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa Vale Indonesia tidak mempercepat investasinya meski telah beroperasi selama puluhan tahun. Perusahaan baru memperbesar investasi pada pertambangan nikel dalam beberapa tahun terakhir.

"Vale sudah berkecimpung lama di Indonesia, namun tidak mempercepat investasinya, baru sekarang ketika nikel meledak," katanya, Kamis (20/7/2023).

Erick pun menyayangkan langkah Vale memperbesar investasi pada hilirisasi nikel baru dijalankan saat komoditas itu naik daun. Padahal, penghiliran diperlukan untuk menambah nilai produk ekspor Tanah Air.

"Masa hilirisasi ini kita terhambat puluhan tahun, kita mengirim barang mentah ke seluruh dunia. Kapan kita menjadi kaya? Nah, jangan sampai kembali ketika momentum ini besar, baru berlomba-lomba, ya tidak ada komitmen. Kita harus memiliki target-target untuk kemajuan bangsa kita," terangnya.

Dia menyebut BUMN ingin memiliki porsi yang lebih besar di Vale Indonesia, sehingga Indonesia memiliki perusahaan tambang yang setara dengan perusahaan tambang lain.

"Kita ingin jika memungkinkan, BUMN memiliki porsi yang lebih besar di Vale, dan ada relinquish, sehingga juga setara dengan perusahaan-perusahaan pertambangan lain. Namun, ini masih dalam proses negosiasi," sebutnya.

Dirinya pun percaya BUMN dapat mengambil alih saham Vale seiring dengan kemampuan keuangan badan usaha plat merah yang sangat mendukung.

"BUMN punya duit loh. Jangan dibilang BUMN tidak punya duit sekarang. Kita punya net income aja kurang lebih Rp250 triliun. Jadi ada uangnya," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar mengatakan, Vale terlambat dalam meningkatkan investasi nikel meski telah beroperasi puluhan tahun di Indonesia.

"Vale termasuk yang sudah lama beroperasi, namun jika dikatakan terlambat dalam memenuhi komitmen dalam kontrak karya, iya," katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu tegas dalam menagih komitmen perusahaan pertambangan yang tercantum dalam kontrak karya. Langkah ini diperlukan agar Negara dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Bisman menganjurkan agar pemerintah segera mengambil alih Vale melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, eksekutif perlu mengambil langkah strategis bagaimana agar menjadi pengendali emiten berkode INCO tersebut.

"Termasuk bagaimana kesiapan dan kemampuan BUMN untuk mengakuisisi saham Vale atau jika memungkinkan tidak diperpanjang kontrak dengan Vale dan beralih kelola ke BUMN. Jadi lebih baik BUMN fokus dan serius mempersiapkan diri untuk secara penuh mengelola tambang agar kembali ke Ibu Pertiwi," tambahnya.

(Taufik Fajar)