Aturan BBM Biden Bakal Rugikan Produsen Mobil Rp217 Triliun, Kenapa?

JAKARTA - Produsen otomotif mengatakan proposal pemerintahan Joe Biden untuk menaikkan standar penghematan bahan bakar hingga 2032 sulit diterapkan dan bahkan dapat mengakibatkan produsen mobil harus membayar denda lebih dari USD14 miliar atau setara Rp217 triliun.

Aliansi untuk Inovasi Otomotif, yang mewakili di antaranya General Motors, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, mengatakan proposal Penghematan Bahan Bakar Rata-Rata Perusahaan Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional melebihi kelayakan maksimum. Mereka memproyeksikan produsen akan membayar denda ketidakpatuhan sebesar lebih dari USD14 miliar antara 2027 dan 2032.

Denda tersebut akan berdampak pada satu dari setiap dua truk ringan dan satu dari setiap tiga mobil penumpang pada 2027-2032, tambah kelompok tersebut.

Dokumen terpisah yang dilihat oleh Reuters mengatakan Detroit Three - GM, Ford Motor dan induk Chrysler Stellantis akan menghadapi denda CAFE sekitar USD10 miliar pada periode tersebut.

Di seluruh dunia, upaya untuk mengurangi emisi kendaraan dan beralih ke kendaraan listrik menemui hambatan karena alasan biaya. Para menteri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk melemahkan usulan mengenai emisi kendaraan baru.

Juru bicara tersebut juga mencatat bahwa para produsen mobil "bebas menggunakan kendaraan listrik untuk mematuhi dan menghindari hukuman sama sekali."

Pada Juni, Reuters melaporkan Stellantis dan GM membayar denda CAFE sebesar USD363 juta karena gagal memenuhi persyaratan penghematan bahan bakar AS untuk model tahun sebelumnya.

Denda yang memecahkan rekor termasuk USD235,5 juta untuk Stellantis untuk model 2018 dan 2019 dan USD128,2 juta untuk GM yang mencakup 2016 dan 2017.

“Jumlah kendaraan dan pabrikan yang tidak memenuhi persyaratan yang diproyeksikan melebihi alasan dan sederhananya, akan meningkatkan biaya bagi konsumen Amerika tanpa manfaat penghematan bahan bakar dan lingkungan sama sekali,” kata grup otomotif tersebut.

Grup itu menambahkan, proyeksi kenaikan harga rata-rata kendaraan saat ini sebesar USD3.000 kemungkinan akan menurunkan penjualan dan meningkatkan usia rata-rata kendaraan di jalan raya.

Kritik ini mirip, meskipun tidak identik, dengan kekhawatiran yang timbul terkait dengan proposal Environmental Protection Agency (EPA) yang akan mengharuskan 67 persen kendaraan baru menjadi kendaraan listrik pada 2032. Kelompok otomotif tersebut pada bulan Juni menyebut proposal EPA tersebut "tidak masuk akal dan tidak dapat dicapai.

Toyota menyebut persyaratan ketat dalam proposal EPA tersebut sebagai "ekstrem dan di luar norma sejarah," katanya.

(Taufik Fajar)