Tak Hanya Migas, Ini Bukti RI Punya Harta Karun Pertambangan

Kemudian, pada kegiatan pertambangan minerba, lanjut Arifin, perlu memperhatikan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG). Di mana prinsip environmental dilaksanakan melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan; reklamasi pasca tambang; transformasi lahan bekas tambang menjadi sumber energi lain (PLTS, bioenergi) dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam kegiatan produksi pertambangan.

"Selanjutnya, prinsip sosial dilaksanakan melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, memprioritaskan perusahaan jasa pertambangan lokal, kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal. Prinsip governance dilakukan melalui pengaturan pemegang IUP, kepemilikan saham dan struktur organisasi," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga terus melakukan perbaikan kegiatan bisnis pertambangan minerba yang dilaksanakan melalui tata kelola pertambangan nasional, keberpihakan pada kepentingan nasional, kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi, pengelolaan lingkungan hidup, serta penegakan hukum.

"Dengan besarnya potensi mineral dan batubara, dan tersedianya peluang pasar yang terbuka luas, serta kepastian kebijakan dan regulasi, Pemerintah mendorong para pelaku usaha untuk dapat berinvestasi pada hilirisasi mineral dan batubara," ujar Arifin.

Sementara Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau menyampaikan bahwa saat ini sudah 27 smelter baru beroperasi. Pada periode 2024-2025, smelter tambang akan beroperasi maksimal.

"Program pemerintah di bidang hilirisasi pertambangan sudah berjalan baik dengan smelter-smelter yang dibangun. Tugas kita, pemerintah, dan industri, ke depan adalah melihat bagaimana bahan baku dan cadangan yang disiapkan untuk industrialisasi ini bisa dikelola dengan baik," ujar Rachmat.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)