Saran Ekonom agar Penyaluran Bansos Tak Dipolitisasi

JAKARTA - Forum Ekonom Indonesia (FEI) memberikan memberikan saran terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kini mudah dipolitisasi.

"Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran (bansos) oleh satu sampai dua orang tertentu," ungkap Ekonom Senior Universitas Gadjah Mada (UGM), Anggito Abimanyu, Kamis (1/2/2024).

Anggito menekankan agar penyaluran bansos dilakukan menteri terkait dengan logo jelas APBN untuk menghindari interpretasi politisasi. Dia juga menyoroti perlunya integrasi data untuk penyaluran bansos yang efektif dan efisien.

Sementara itu, Ekonom Senior Ninasapti Triaswati menyoroti pentingnya hilirisasi dalam strategi industri, menekankan perencanaan yang komprehensif untuk proyek strategis nasional. Fokusnya pada tujuan di sektor Hulu, seperti penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, mengaitkannya dengan Sustainable Development Goals.

Kritiknya terfokus pada kurangnya keselarasan antara pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan praktik industrialisasi, terutama ketika Indonesia, secara besar-besaran, mengarah pada industrialisasi sektor pertambangan, khususnya nikel, tanpa memadai analisis dan mitigasi risiko terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.