BPH Migas Bakal Revisi Aturan Subpenyalur BBM Subsidi dan Kompensasi

JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merevisi Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan revisi tersebut diperlukan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan jenis BBM tertentu (JBT) atau BBM subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

"Saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur atau tidak ada investor yang berminat, maka subpenyalur adalah salah satu alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM kompensasi," ungkapnya dikutip Antara, Sabtu (24/2/2024).

Menurut dia, pemerintah berkomitmen menghadirkan energi di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau, tidak terkecuali di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang belum terdapat penyalur BBM subsidi dan/atau kompensasi.

Erika mengatakan dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah, terutama di wilayah kepulauan, yang belum terdapat penyalur, masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM.