Orang Terdekat Prabowo Jadi Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir: Ganti Pemerintahan Menyesuaikan Arahnya

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris sejumlah perusahaan negara. Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan alasan di balik perombakan komisaris perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

Menurut Arya, keterlibatan keputusan politik tak bisa dipisahkan dari kinerja perusahaan BUMN karena akan selalu berurusan dengan pemerintahan. Arya mengatakan karena BUMN berada di bawah naungan Kementerian yang ada di pemerintahan, maka perusahaan-perusahaan persero milik Negara tersebut harus diputuskan berdasarkan arah kebijakan pemerintah.

"Namanya pemerintah, dia itu punya arah kebijakan. Setelah ganti pemerintahan, kebijakannya pun menyesuaikan arahnya, termasuk BUMN. Maka wajar pemerintah ikut campur dalam urusan BUMN," ungkap Arya di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Arya mencontohkan semisal kebijakan Presiden Joko Widodo yang menginginkan kesamaan harga standar bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Ia melanjutkan, keputusan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang melibatkan proses politik.

"Makanya kenapa sekarang harga Pertamax baik di Jakarta, Papua atau bahkan di kampung kalian, itu tetap sama. Itu semua kan hasil dari kebijakan," katanya.

Lebih lanjut, Arya menyebutkan keterlibatan politik akan selalu menyertai dalam kinerja BUMN. Dia menuturkan segala bentuk keputusan perusahaan-perusahaan BUMN bakal melibatkan legislatif.

"Ketika BUMN mau dimerger, lapor ke mana? Ke DPR. Mau bikin holding? Ke DPR juga. Mau IPO atau tambah modal? juga ke DPR. Memangnya perusahaan swasta ada seperti itu? Tidak ada," jelas Arya.