Menko Airlangga: Ekonomi Tumbuh 8% Bukan Hal yang Mustahil

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada 2029 bukan hal yang mustahil. Pasalnya secara historis Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan tersebut di masa lampau.

“Sebagaimana kita sering dengar bersama, Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada tahun 2029. Ini bukan hal mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen di periode 1986-1997, bahkan 8,2 persen pada tahun 1995,” kata Menko Airlangga dalam acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di Jakarta dikutip Antara Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan sebagai dampak pandemi COVID-19, hingga saat ini pertumbuhan perekonomian dunia belum sepenuhnya kembali ke era seperti sebelum COVID-19. Saat ini rata-rata pertumbuhan dunia masih di kisaran 3%.

Oleh sebab itu, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, menurut Menko Airlangga, diperlukan sumber-sumber pertumbuhan baru dan adaptasi teknologi dan inovasi sehingga bisa mewujudkan pendapatan yang lebih tinggi.

“Pertumbuhan ekonomi dunia belum kembali seperti era sebelum COVID. Sekarang masih rata-rata di 3 persen. Oleh karena itu, untuk menggali pertumbuhan perlu didorong sumber pertumbuhan baru, adaptasi teknologi dan inovasi agar kita bisa mencapai pendapatan di atas pendapatan menengah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ke depan.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memperingatkan bahwa perekonomian global terancam terjebak dalam jalur pertumbuhan rendah dan tingkat utang tinggi, mendesak para pembuat kebijakan untuk mengatasi utang dan melaksanakan reformasi pro-pertumbuhan.

"Perekonomian global terancam terjebak dalam jalur pertumbuhan rendah dan tingkat utang tinggi, yang berarti pendapatan yang lebih rendah dan lapangan kerja yang lebih sedikit. Itu juga berarti pendapatan pemerintah yang lebih rendah, yang mengarah pada lebih sedikitnya investasi untuk mendukung keluarga dan memerangi tantangan jangka panjang seperti perubahan iklim," demikian disampaikan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Kristalina Georgieva dalam sebuah konferensi pers pada Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank Group 2024 yang sedang berlangsung.

(Taufik Fajar)