Warung Kepala Manyung 'Jenderal', Kuliner Pedas Berkelas Tanpa LPG Bersubsidi

Penggunaan gas nonsubsidi ini juga memungkinkan Sumami untuk memperbesar skala produksi tanpa mengalami kendala penggantian tabung yang lebih sering. Dengan aliran gas yang stabil, ia bisa mengolah kepala manyung dalam jumlah besar setiap harinya, terutama pada jam-jam ramai di akhir pekan dan hari libur.

Dalam sebulan, Warung Kepala Manyung ‘Jenderal’ dapat menyajikan ratusan porsi hidangan kepala manyung, sebuah angka yang mengesankan untuk ukuran sebuah UMKM. Stabilitas gas nonsubsidi memastikan bahwa setiap hidangan disajikan dengan kualitas yang sama, bahkan saat permintaan tinggi.

Selain itu, penggunaan gas nonsubsidi membantu Sumami untuk mengurangi risiko yang kerap dihadapi pengguna LPG bersubsidi, seperti keterlambatan pasokan atau kelangkaan gas bersubsidi di pasar. Kondisi seperti ini bisa sangat merugikan usaha kecil, terutama jika terjadi di hari-hari ramai.

Dengan beralih ke gas nonsubsidi, Sumami memiliki akses yang lebih pasti terhadap pasokan gas, sehingga operasi warungnya bisa berjalan tanpa hambatan. Ini tentu menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama mengingat banyak pelanggan yang telah datang jauh-jauh dari berbagai kota demi menikmati hidangan khas kepala manyungnya.

Subsidi Dialihkan

Pakar ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip), Esther Sri Astuti, mengungkapkan bahwa langkah UMKM seperti Warung Kepala Manyung 'Jenderal' yang berani beralih ke penggunaan gas nonsubsidi merupakan contoh konkret dari kesadaran mandiri dalam pengelolaan energi. Menurut Esther, keputusan untuk menggunakan gas nonsubsidi, menunjukkan bahwa UMKM ini mampu beroperasi tanpa mengandalkan subsidi pemerintah yang sebenarnya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah.

"UMKM seharusnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai peruntukan subsidi. Subsidi LPG 3 kilogram, misalnya, memang dikhususkan untuk masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Namun, ketika UMKM yang sudah berkembang menggunakan gas nonsubsidi, ini bukan hanya tindakan yang bijak secara ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran," jelas Esther.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa langkah seperti ini juga akan berdampak positif bagi anggaran negara. Saat UMKM yang tergolong sudah mandiri dalam operasionalnya berhenti menggunakan LPG bersubsidi, anggaran subsidi tersebut dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti bantuan untuk pendidikan, kesehatan, atau program bantuan bagi masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dengan begitu, subsidi benar-benar dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.

"Selain dari sisi ekonomi, UMKM yang sadar untuk tidak menggunakan gas subsidi juga membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya yang terbatas. Ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan. Pemerintah juga perlu mendorong kebijakan yang lebih ramah bagi UMKM yang berinisiatif menggunakan energi nonsubsidi," tambah Esther.