Terungkap! Banyak Rumah Subsidi Tanpa Dapur

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan adanya pembangunan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tidak membuat dapur.
Bentuk rumah tersebut ternyata banyak ditemukan untuk rumah subsidi yang ada di pedesaan. 

Akibatnya dari tidak adanya dapur, membuat sampah rumah tangga terbuang sembarangan di lingkungan.

1. Rumah Subsidi Tanpa Dapur 

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik, termasuk yang mendapatkan FLPP, dia tidak membangun dapur. Dapur itu sumber sampah rumah tangga, kalau tidak dikelola, ini menjadi sumber sampah dimana-mana," ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

2. Kementerian PKP Buat Standar Rumah Subsidi

Ke depan pihaknya akan membuat standar baku terkait pembangunan rumah di Indonesia. Terutama wajib untuk membangun satu bilik dapur untuk mengelola sampah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

"Semuanya harus standar baru, termasuk standar kesehatan. Kalau sampah rumah tangga tidak dikelola, karena tidak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana," kata Fahri Hamzah.

"Jadi kita musti disiplin, kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah harus lengkap sebagai rumah, kalau tanggung bagaimana, nanti jadi sampah lagi," tambahnya.

3. Penyaluran FLPP

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku pada penyaluran FLPP tahun 2024 lalu memang masih ditemukan kualitas rumah yang belum sesuai dengan standar. Pada tahun 2024 sampling monev (monitoring) mencapai 72.000 rumah FLPP meliputi 52 Kabupaten/Kota.

Hasil temuan monev masih menemukan adanya rumah yang sudah diakadkan namun belum memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan, terutama pada tambahan kuota 34.000. Ketidaksesuaian itu seperti kualitas rumah yang tidak sesuai standar teknis (misal, besi 6mm), atap, lantai, dinding yang kurang berkualitas hingga listrik dan air belum terpasang.

"Hal itu telah ditindaklanjuti dengan memberikan SP-1 dan SP-2 kepada Bank Penyalur yang menyalurkan KPR FLPP tidak sesuai ketentuan," kata Heru di Jakarta (24/12/2024).

(Feby Novalius)