Jepang Beri Utang Rp27,07 Triliun ke RI untuk Bangun Bendungan hingga Jalan Tol

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat utang dari Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai USD1,65 miliar atau setara Rp27,07 triliun. Uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan beberapa infrastruktur di Indonesia. 

1. 10 Proyek Siap Dibangun 

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan, terdapat 10 proyek yang akan didanai lewat utang dari Jepang di bidang irigasi, sungai dan pantai, jalan dan sektor sanitasi. Sementara untuk proyek yang masih bersifat pipeline tengah dikaji ulang oleh Bappenas untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas nasional.  

Diana menjelaskan, terdapat 4 proyek pinjaman yang akan dibiayai oleh JICA, yaitu penyiapan teknis peningkatan Bendungan Sutami di DAS Brantas sebesar USD21,1 juta, Volcanic Disaster Risk Reduction Sector Loan USD174 juta, penyiapan teknis Integrated Urban Flood Management Project di Jabodetabek USD95,32 juta dan penyiapan teknis pengembangan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Tahap 1 dan 2 sebesar USD64,9 juta.

"Saya harap kooperasi dengan Jepang dapat terus kita jalin dan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Wamen Diana dalam keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).

2. Kerjasama Indonesia-Jepang

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti bertemu dengan Vice Minister for Engineering Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang Masayoshi Hirose di Kantor Kementerian PU.

Wamen Hirose berharap pertemuan ini dapat mempererat kerja sama di bidang infrastruktur antara Indonesia dan Jepang. Wamen Hirose juga menyampaikan harapan kerja sama berkelanjutan di bidang teknologi daur ulang aspal. 

"Kami harap teknologi aspal daur ulang dapat segera dimanfaatkan. Kami siap mendukung secara aktif dan kami harap Ibu Wamen dapat mendorong penerapan teknologi ini," tutup Wamen Hirose.

Dalam kesempatan ini, Wamen Hirose menyampaikan undangan untuk KemenPU berpartisipasi dalam ISO-based Standarisation Activity in the Field of Hydrological Risks, yang rencananya akan diselenggarakan pada triwulan 2 tahun 2025. 

Kegiatan ini merupakan international workshop yang melibatkan sektor pemerintah dan swasta untuk mendiskusikan dan mencapai konsensus atas upaya adaptasi perubahan iklim dari aspek hidrologi, yang sesuai dengan standar organisasi international. 

Iqbal Dwi Purnama

(Feby Novalius)