THR PNS 2025 Cair 100%? Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pencairan THR PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti diumumkan bapak Presiden, kami sedang siapkan Insya Allah segera selesai,” kata Sri Mulyani kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

1. Besaran THR PNS 2025

Meski begitu, Sri Mulyani enggan merespons terkait apakah THR akan cair 100%. “Nanti aja ya,” katanya singkat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan rencana tersebut, meskipun rincian resminya masih menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa THR untuk ASN akan dicairkan bulan Maret ini.

2. Pencairan THR PNS

Pemerintah memastikan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta agar tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran.

"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya.

Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan insentif listrik diterapkan pula untuk menjaga daya beli masyarakat selama bulan Ramadhan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) cair 10 hari sebelum Lebaran.

"THR Insyaallah. Biasanya 10 hari sebelum Lebaran," ujar Rini kepada awak media usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Bahkan, kata Rini, pencairan THR untuk ASN bisa lebih cepat tergantung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Tapi bisa lebih cepat, itu tergantung dari Kementerian Keuangan."

Lebih lanjut, Rini pun menegaskan jika sudah ada anggaran dan masing-masing Kementerian berbeda-beda. "Sudah ada anggaran, masing-masing kementerian beda-beda," pungkasnya.