Ternyata Segini Gaji Menteri Prabowo yang Belum Dibayar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan fakta terbaru bahwa banyak menteri di Kabinet Merah Putih yang belum mendapatkan gaji. Jika dihitung dari periode pelantikan, maka para menteri ini belum mendapatkan gaji selama 4 bulan, terhitung November 2024 hingga Februari 2025.

Menurut Prabowo, meski banyak menteri yang belum mendapatkan gaji namun tidak pernah mengeluh. Hal ini disampaikan Prabowo saat meluncurkan “Penyaluran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah” yang langsung ke rekening guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis 13 Maret 2025.

“Banyak yang belum dapat gaji. Tapi saya terima kasih, saya terharu, mereka tidak pernah ngeluh,” kata Prabowo.

Prabowo menyoroti istilah “rame ing gawe” yang berarti bekerja dengan tulus dan “sepi ing pamrih”, berarti menjalankan tugas tanpa bermaksud mementingkan diri sendiri. Menurutnya, filosofi Bahasa Jawa itu patut diterapkan oleh kabinetnya dalam mengabdi kepada rakyat.

“Rame ing gawe sepi ing pamrih, itu. Itu yang ditonjolkan. Jadi, ini filosofi bahwa kalau kita mau mengabdi, ya sudahlah kita jangan setengah-setengah. Kita mengabdi dengan sepenuh hati,” kata Prabowo.

Lalu berapa gaji menteri setiap bulan? Berikut ini ulasannya dirangkum Okezone, Jakarta, Senin (17/3/2025).

1. Gaji Menteri

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, gaji menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu, tunjangan dan fasilitas lain, dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, pejabat setingkat menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

Jika ditotal, gaji dan tunjangan yang diterima oleh menteri sebesar Rp18.648.000 per bulan atau Rp18,64 juta.

2. Fasilitas Mewah

Selain itu, pejabat menteri akan menerima berbagai fasilitas lain dari negara, antara lain jaminan kesehatan, mobil dinas berpelat RI beserta pengawalan VIP, dan rumah dinas. Menteri negara juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional menteri yang melekat karena jabatannya.

Besarannya jauh melebihi gaji dan tunjangan menteri. Hal ini diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Menteri.

3. Gaji Wakil Menteri

Sementara itu, untuk gaji dan tunjangan wakil menteri Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Besaran gaji yang diterima wakil menteri, yakni 85% dari tunjangan jabatan menteri. Hal itu sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Merujuk aturan ini, wakil menteri berhak diberikan 85% dari tunjangan jabatan menteri. Jika tunjangan menteri Rp13.608.000, maka jumlah hak uang yang diterima wakil menteri Rp11.566.800 per bulan.

Selain gaji, wakil menteri juga menerima hak keuangan sebesar 135% dari tunjangan kinerja pejabat struktural eselon IA dengan peringkat jabatan tertinggi yang berlaku pada kementerian tempatnya bertugas. Jadi, menurut aturan ini, uang yang diterima wakil menteri setidaknya Rp18.991.800 per bulan.

Kemudian, para wakil menteri juga akan memperoleh fasilitas berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Kendaraan dinas yang diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat struktural eselon IA. Apabila kementerian terkait masih belum memiliki rumah dinas bagi wakil menteri, maka mereka akan mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp35 juta tiap bulannya.

Sebagai contoh, sesuai Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementeriaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tunjangan kinerja tertinggi ditetapkan sebesar Rp33,24 juta per bulan. Artinya, tunjangan kinerja yang diterima wakil menteri BUMN mencapai Rp44,87 juta per bulan.

Bagi wakil menteri yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), hak keuangan itu dibayarkan dengan memperhitungkan gaji pokok diterima sebagai pegawai negeri. Tak hanya itu, wakil menteri juga mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Sesuai Pasal 7 PMK 176/2015, pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi wakil menteri diambil dari anggaran masing-masing kementerian.

4. Dana Operasional

Gaji dan tunjangan menteri memang tidak naik dalam 20 tahun terakhir. Namun seorang mantan menteri mengatakan biaya operasional bulanannya ketika menjabat bisa mencapai Rp150 juta per bulan dan penggunaannya sering masuk wilayah “abu-abu”.

Meskipun gaji para menteri sudah 20 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan, tapi mereka punya dana operasional yang nilainya bisa lima kali dari gaji dan tunjangan yang diterima.

(Dani Jumadil Akhir)