MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus dilanjutkan. Meski demikian, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono akan merevisi pembangunan proyek IKN.
Selain itu, IKN juga diusulkan menjadi kantor Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski hal tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Berikut ini Okezone rangkum nasib pembangunan IKN, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memastikan pembangunan IKN akan terus berjalan. DPR bersama pemerintah selalu memberikan anggaran untuk pembangunan tersebut.
"Setiap tahun kami anggarkan bahwa besaran anggarannya itu fluktuatif, itu sesuai kebutuhan prioritas tentu. Tapi pasti anggaran otorita IKN selalu ada," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Said juga memastikan anggaran tahun 2026 yang akan diberikan kepada Otorita IKN untuk melaksanakan pembangunan, akan mengalami peningkatan. Hal ini sekaligus menjawab apakah anggaran 2026 jauh lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya yang dialokasikan untuk IKN.
"Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insyaallah otorita IKN akan ada peningkatan," ujarnya.
Dia meminta kepada semua pihak untuk tidak perlu khawatir jika pembangunan di IKN tidak akan berjalan atau mangkrak. "IKN tidak akan pernah mangkrak, karena itu amanat undang-undang," pungkasnya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono meminta agar status bandara IKN dari VVIP menjadi umum. Selain itu, Basuki hendak mengusulkan perluasan rumah dinas pejabat di IKN.
Hal ini diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani ekaligus merespons pertemuan Basuki dengan sejumlah pimpinan DPR RI seperti Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa dan Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, Basuki juga telah mengirim surat ke pimpinan DPR untuk perubahan rencana induk IKN.
"Yang mana salah satu hal yang dibahas DPR, permintaan dari ketua otorita IKN Pak Basuki untuk bisa merubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum," kata Puan saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).
Puan berkata, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut. Salah satunya, dengan melakukan peninjauan ke IKN.
"Rencananya pada waktu yang nanti akan ditentukan, waktu yang terdekat. pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum," ucap Puan.
Selain itu, Puan juga mengungkapkan, ada usulan dari Basuki terkait perluasan rumah dinas pejabat. Dia mengatakan, usulan itu akan ditindaklanjuti oleh legislator untuk meninjau ke IKN.
"Luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR Untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN," tutur Puan.
"Setelah itu kita akan memutuskan apakah akan kami setuju atau tidak, dan hal-hal lain yang memang dibutuhkan," pungkasnya.
Wapres Gibran menegaskan beredar banyak informasi keliru terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia membantah anggapan proyek pembangunan IKN dilakukan dengan cara membabat hutan alami di Kalimantan.
“Banyak sekali hoaks beredar soal IKN. Katanya membangun istana di tengah hutan dan menebang habis pohon. Itu keliru,” ujar Gibran dalam sambutannya di acara Puncak Green Impact Festival 2025 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).
Gibran menjelaskan area pembangunan IKN sebelumnya merupakan hutan produksi eukaliptus, yang memang dikelola dengan siklus tebang tanam sekitar enam hingga tujuh tahun. Ia juga memastikan pemerintah akan memulihkan kembali ekosistem asli di kawasan tersebut.
“Pohon-pohon endemik Kalimantan seperti ulin, meranti, dan tengkawang akan dikembalikan agar kawasan IKN menjadi hutan heterogen,” jelasnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana dari pemerintah membuat aturan mengenai penempatan tugas agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Prasetyo mengatakan, Istana terbuka dan menerima setiap usulan. “Kan tadi sudah dijelaskan, IKN kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Prasetyo menegaskan saat ini pemerintah melalui Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sedang mengejar target penyelesaian seluruh sarana dan prasarana IKN.
“Sekarang Kepala Otorita dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah, tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan,” kata Prasetyo.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga menyatakan kesiapan untuk bertugas di mana saja, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi, jika hal itu merupakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, dirinya terbuka untuk menerima penugasan terkait percepatan pembangunan di Papua.
“Saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran saat kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 9 Juli 2025.
(Dani Jumadil Akhir)