Terutama, kata Basuki, difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif, sebagai bagian dari upaya menyiapkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
"Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028," pungkasnya.
(Taufik Fajar)