Purbaya Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Pengawasan Belanja Pusat dan Daerah

Menkeu menambahkan bahwa Kemenkeu tetap akan memiliki peran aktif dalam proses tersebut, khususnya melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

“Tapi nanti keuangan juga berperan aktif di sana. Kalau enggak salah Pak Prima dari Perbendaharaan. Jadi emang harusnya seperti itu,” ujar Purbaya.

Instruksi Presiden terkait penguatan koordinasi pengawasan belanja muncul setelah realisasi belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, dinilai masih belum optimal hingga memasuki kuartal IV.

Sejumlah laporan publik menunjukkan masih banyak daerah dengan serapan anggaran di bawah 50 persen per Oktober, sementara pemerintah pusat mendorong percepatan belanja untuk mengakselerasi ekonomi 2025.

Selain itu, rencana satgas penyisiran anggaran K/L sebelumnya disebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan anggaran yang tidak terserap bisa segera direalokasikan ke sektor yang lebih produktif.

Anggie

(Feby Novalius)