MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan megaproyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, hari ini. Prabowo mengatakan, dengan modernisasi kilang minyak ini maka Indonesia tidak perlu lagi impor terlalu banyak Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Saya harus ada acara lagi di Balikpapan meresmikan suatu kilang, suatu modernisasi kilang minyak di Balikpapan. Dengan modernisasi kilang minyak ini kita akan menghemat devisa yang banyak. Kita tidak perlu lagi impor terlalu banyak BBM,” tegas Prabowo di sela pidatonya saat meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Diketahui, proyek strategis nasional ini memiliki nilai investasi sekitar Rp123 triliun dan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Sebelumnya, Sekretariat Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga telah menyampaikan informasi bahwa Presiden Prabowo akan meresmikan RDMP Balikpapan. “Rencana peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan pada Senin 12 Januari 2026,” tulis Teddy dalam keterangan yang diunggah melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.
RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek terbesar yang dimiliki Pertamina. Proyek ini bernilai investasi USD7,4 miliar atau setara Rp123 triliun dan dikelola oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) melalui anak usahanya, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).
Proyek RDMP Balikpapan bertujuan memodernisasi sekaligus meningkatkan kapasitas kilang Pertamina Balikpapan. Dengan pengembangan ini, kilang tersebut akan menjadi kilang terbesar di Indonesia.
Keberadaan RDMP Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dari sekitar 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Kapasitas tersebut setara dengan hampir seperempat kebutuhan BBM nasional.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, apabila RDMP Balikpapan telah beroperasi secara penuh, Indonesia diperkirakan akan mengalami surplus produksi BBM jenis solar dalam jumlah besar. Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menghentikan impor solar mulai 2026.
(Dani Jumadil Akhir)