OJK Ungkap 3 Strategi Reformasi Pasar Modal Imbas MSCI Bekukan Indeks Saham RI

Langkah kedua, OJK berkomitmen memenuhi permintaan tambahan MSCI terkait keterbukaan informasi atas kepemilikan saham di bawah 5 persen, termasuk klasifikasi kategori investor serta struktur kepemilikannya. Keterbukaan ini akan disusun mengacu pada praktik terbaik internasional (best practice internasional).

"Kami komit akan melakukannya sesuai dengan best practice internasional. Jadi ini permintaan tambahan, kami akan memastikan bahwa kita semua memenuhi sesuai dengan best practice internasional," kata Mahendra.

Langkah ketiga, Self Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari BEI, KSEI, dan KPEI akan menerbitkan aturan mengenai batas minimal free float sebesar 15 persen dalam waktu dekat. Emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu tertentu akan dikenakan kebijakan keluar (exit policy) melalui mekanisme pengawasan yang ketat.

Selain itu, OJK juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan peraturan terkait demutualisasi bursa yang ditargetkan terbit pada kuartal I 2026. Demutualisasi dinilai menjadi bagian penting dari reformasi struktural pasar modal untuk memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan bursa.

Seluruh langkah tersebut, menurut Mahendra, merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan integritas, transparansi, serta daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global. OJK juga menegaskan akan mengawal langsung seluruh proses reformasi agar berjalan efektif dan tepat waktu, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan keselarasan kebijakan dengan standar internasional.

"Kami fokus adalah reformasi, perbaikan seluruhnya, dan berjalan cepat tepat, dan efektif. Maka untuk memastikan hal itu, mulai besok kami akan berkantor di sini (BEI)," tutup Mahendra.

(Taufik Fajar)