Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.
Untuk data yang status kerusakannya masih meragukan, BPS mengambil langkah tegas dengan melakukan verifikasi ulang di tingkat daerah.
”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” tegas Amalia.
Sebagai koordinator pengelolaan data Satgas Bencana, BPS mengandalkan dua skema, yakni data prabencana dan pascabencana. Untuk memperkuat akurasi data pascabencana, BPS mengerahkan bantuan personel dari kalangan akademisi.
“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” kata Amalia.
Para mahasiswa ini didampingi oleh dosen dan pegawai profesional BPS untuk menyisir kondisi masyarakat secara langsung di lokasi bencana. Langkah ini bertujuan untuk memastikan interoperabilitas data lintas lembaga dan menjamin tidak ada warga terdampak yang terlewat dari daftar penerima bantuan pemerintah.
(Taufik Fajar)