BPS Rampungkan Validasi Data Bencana Sumatera, 27.173 Keluarga Terima Bantuan Rumah

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis hasil pemadanan data calon penerima bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana di wilayah Sumatera. Dari proses verifikasi ketat, sebanyak 27.173 keluarga dinyatakan valid dan menjadi prioritas utama untuk menerima bantuan perbaikan hunian.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembentukan Data Tunggal Bencana Sumatera demi memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan transparan. Hingga kini, BPS telah menuntaskan pemadanan data di 46 dari 52 kabupaten/kota terdampak.

“BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta dikutip Kamis (12/2/2026).

BPS melakukan penyaringan ketat terhadap 115.417 data awal yang masuk. Dalam proses tersebut, ditemukan ribuan data bermasalah, mulai dari NIK kosong, format NIK yang salah, hingga data ganda.

Setelah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tersaring 90.066 keluarga unik yang diusulkan melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah.

Khusus untuk 25 kabupaten/kota yang datanya telah divalidasi oleh tiga pihak (Kepala Daerah, Kejari, dan Kapolres), teridentifikasi 28.259 keluarga unik, di mana 27.173 di antaranya sudah terverifikasi tingkat kerusakannya.

Secara rinci, 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat. 

Selain itu, terdapat 202 keluarga (0,74 persen) yang rumahnya hanyut atau hilang, 1.909 keluarga (7,01 persen) mengalami kerusakan lainnya, serta 1.086 keluarga (3,84 persen) yang kerusakannya belum dapat ditentukan.

Untuk data yang status kerusakannya masih meragukan, BPS mengambil langkah tegas dengan melakukan verifikasi ulang di tingkat daerah.

”Bagi yang kerusakannya belum dapat ditentukan, data nya kami kembalikan ke Pemda dan BPS daerah untuk divalidasi,” tegas Amalia.

Sebagai koordinator pengelolaan data Satgas Bencana, BPS mengandalkan dua skema, yakni data prabencana dan pascabencana. Untuk memperkuat akurasi data pascabencana, BPS mengerahkan bantuan personel dari kalangan akademisi.

“Kami men-deploy 510 mahasiswa dan mahasiswi Polikteknik Statistika STIS untuk melaksanakan pendataan di lapangan,” kata Amalia.

Para mahasiswa ini didampingi oleh dosen dan pegawai profesional BPS untuk menyisir kondisi masyarakat secara langsung di lokasi bencana. Langkah ini bertujuan untuk memastikan interoperabilitas data lintas lembaga dan menjamin tidak ada warga terdampak yang terlewat dari daftar penerima bantuan pemerintah.

(Taufik Fajar)